Kedaulatan Energi Nasional Tentukan Kebijakan Pengelolaan Energi

29-07-2015 / KOMISI VII

 

Kedaulatan energi nasional di Indonesia merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energinya dalam mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Demikian ditekankan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, dalam salah satu panel diskusi dengan pembahasan Indonesia’s Oil Outlook: Production Constraints, Investment, and Growing Demand, dalam acara “Annual Energy Security Workshop”.

Politisi F-PG ini didaulat menjadi Special Presentation dalam acara yang diprakarsai oleh The National Bureau of Asian Research (NBR), bekerjasama dengan US-ASEAN Business Council. Workshop tahunan ini, kali ini mengangkat tema,”Indonesia: A Regional Energy Leader in Transition”.

Workshop yang diselenggarakan di Ronald Reagen Building and International Trade Center, Washington, Amerika Serikat ini, berlangsung selama sehari penuh pada Kamis (23/07/15), pekan lalu.

Dalam presentasinya, Satya menitikberatkan pada beberapa isu strategis diantaranya Revisi UU Minerba, Revisi UU Migas dan implementasi one stop services permit sebagai salah satu upaya mewujudkan energy sovereignty.

Pada panel ini, selain Satya, juga ada pembahasan dari dua speaker, yakni Dr. Vikram Nehru (Mantan Chief Economist Bank Dunia) dan J. William Ichord (International Business Consultant). Sehingga tercipta diskusi dan bertukar pikiran dengan Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IX tersebut.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam workshop, diantaranya “Indonesia’s Energy Outlook: Kebijakan Kritis dan Tantangan Pasar, serta penangangannya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Isu lain yang turut menjadi pembahasan mengenai keamanan pasokan minyak, pengembangan batubara dan gas untuk listrik, dan bagaimana cara mengatur keseimbangan antara pasokan dan keberlanjutan.

Dan dua isu lain berikutnya adalah upaya memperkuat kebijakan pro lingkungan hidup, serta implikasi kebijakan Indonesia bagi Amerika Serikat dan Asia Pasifik.

Program Energy Security Workshop merupakan ajang bertukar pikiran para ahli energi dan geopolitik terbaik, baik dari kalangan industri, peneliti, maupun pengambil kebijakan untuk melakukan penilaian dan pemaparan terhadap perkembangan yang terjadi di pasar energi Asia dan implikasinya terhadap geopolitik regional. Workshop tertutup tersebut setidaknya dihadiri oleh sekitar 50 perusahaan Amerika yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

Sejumlah pembicara yang terlibat dalam workshop tersebut diantaranya Tom Cutler (Cutler International, LLC), Clara Gillispie (NBR),  Mikkal E. Herberg (NBR),  Murray Hiebert (Center for Strategic and International Studies), Meredith Miller (Albright Stonebridge Group), Scott Smouse (U.S. Department of Energy), Alexandra Stuart (US-ASEAN Business Council), dan Nikos Tsafos (enalytica).

Workshop tahunan ini juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Arto Suryodipuro, yang memberikan sambutan serta pandangan mengenai terselenggaranya Annual Energy Security Workshop.

Para pembicara saling memberikan informasi dan pemahaman, serta rekomendasi tentang keamanan pasokan energi Indonesia, dan pengaruhnya terhadap geopolitik, khususnya di kawasan Asia Pasifik. (sf)/foto:doc/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...